Indonesia sebagai salah satu negara yang tengah giat – giatnya menggalakkan pembangunan nasional, menyadari akan pentingnya pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengejar ketertinggalannya dari negara – negara lain yang merupakan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan.
Keberhasilan pembangunan ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan faktor – faktor produksi, yang merangsang perkembangan ekonomi dalam skala besar. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan penduduk yang akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi atau yang lebih umum dikenal dengan peranan sektor publik telah menjadi suatu analisis yang penting dan sangat menarik. Berdasarkan alasan teoritis, terdapat beberapa pendapat yang kontroversi terhadap peranan sektor publik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka panjang. Pandangan umum adalah pengeluaran pemerintah khususnya pada human capital dan infrastruktur fisik dapat mempercepat pertumbuhan (growth-reterding), sehingga pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat salah satu komponen dalam permintaan agregat (aggregate demand –AD) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan aggregat akan meningkat.
Tabel 1.1 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (dalam miliar)
| TAHUN | PENGELUARAN PEMERINTAH | PERTUMBUHAN PENGELUARAN PEMERINTAH (PERSEN) |
| 2004 | 427,176.60 | 11.86 |
| 2005 | 509,632.50 | 16.17 |
| 2006 | 667,128.88 | 23.6 |
| 2007 | 757,649.90 | 11.94 |
| 2008 | 985,270.90 | 23.1 |
Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia dan BPS, 1997-2008
Dari data empat tahun terakhir, dapat dilihat perkembangan pengeluaran pemerintah yang terus meningkat. Pada tahun 2005 pengeluaran pemerintah sebesar 509,632.50 miliar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 16.17 persen. dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 427,176.60 miliar rupiah. Dari tahun 2006 sampai pada tahun 2008 terjadi kenaikan terus menerus pada pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 757,649.90 miliar pada tahun 2007dan 985,270.90 miliar 2008 dari tahun sebelumya yaitu 667,128.88 miliar pada tahun 2006.
Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara/wilayah. Keadaan ini dapat dijelaskan dalam kaidah yang dikenal sebagai Hukum Wagner yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Walaupun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian, untuk itu perlu dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah.
Iwan Jaya Azis (1994 ) menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor penentu besarnya pengeluaran pemerintah diantaranya faktor penduduk, bertambahnya jumlah penduduk menjadi pertimbangan pengalokasian dana dalam jumlah tertentu untuk memenuhi dan melayani kebutuhan dari tambahan jumlah penduduk tersebut.
Pada penyusunan APBN tolak ukur anggran negara mengacu pada beberapa indikator makro seperti Inflasi , Nilai Tukar Rp, Harga Minyak dan Pertumbuhan Ekonomi (Depkeu 1999). Pertumbuhan ekonomi tidak saja dipengaruhi oleh pengeluran pemerintah namun ternyata pengeluran pemerintah juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, maupun nilai tukar RP terhadap Dollar. Atas dasar tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti pengeluaran pemerintah dengan judul
“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia Periode 1999-2009”.