Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sila ke lima. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam mengelola pembangunan daerah perlu ditunjang oleh beberapa sumber keuangan yang berasal dari daerah yang bersangkutan, kemudian diperlukan beberapa kebijakan keuangan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur semua konsep pembangunan daerah tersebut.
Keuangan daerah menurut Natawijaya (2000), dalam bukunya Ilmu Keuangan Daerah dan Kebijaksanaan Fiskal, mengklasifikasikan pendapatan daerah dalam dua sumber pokok, dimana dia menganggap bahwa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat meliputi pajak Negara, bea cukai, ganjaran, subsidi dan sumbangan Negara. Pendapatan yang berasal dari daerah sendiri meliputi pajak daerah, perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah, sumbangan-sumbangan wajib, pendapatan-pendapatan lain.
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka setiap daerah semakin dituntut untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerahnya dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerahnya dengan sebaik-baiknya. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Kota Bulukumba sebagaimana daerah-daerah lainnya yang ada dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dituntut untuk berupaya menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkat kata, adanya kewenangan yang dimilki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah Sidik (2002). Untuk itu, pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal, melakukan alokasi yang lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang sesuai dengan kebutuhan publikLin dan Liu(2000); Mardiasmo (2002); Wong (2004). Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepat terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan daerah. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah.Adi (2007).
Dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya, pemerintah Kabupaten Bulukumba telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, agar pendapatan target tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.
Pembangunan yang dilaksanakan itu meliputi beberapa sektor. Salah satu di antaranya adalah pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakkan salah satu sumber devisa Negara yang cukup potensial untuk dikembangkan. Karena Negara kita kaya akan panorama yang indah, sejuk dan sangatmenarik untuk dijadikan objek wisata. Sejalan dengan itu, maka sektor pariwisata ditempatkan sebagai salah satu sumber yang dapat menunjang kelangsungan pembangunan ekonomi nasional Indonesia.
Pembangunan kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk mengembangkan perekonomian, sebab hanya dengan mnegksploitasikan keindahan alam untuk mengatasi kesukaran dalam defisit neraca pembayaran yang dialami, pembangunan kepariwisataan selalu akan mendatangkan keuntungan untuk perbaikan perekonomian pada Negara-negara berkembang.
Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, kepariwisataan dapat diharapkan sebagai pemegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai pemicu untuk mengembangkan pembangunan sektor lainnya secara bertahap. Pertumbuhan yang berimbang bagi aktivitas perekonomian akan terjadi sebagai akibat majunya pertumbuhan industri pariwisata yang dikembangkan dengan baik.
Kepariwisataan digolongkan dalam sektor tersier yang meliputi sektor angkutan, fasilitas penginapan, jasa, dan perdagangan mulai dikenal di Indonesia sebagai suatu industri karena pengelolaan yang profesional sudah mencakup berbagai aspek perekonomian yang saling berkaitan satu sama lainnya dimana nantinya akan dapat mendukung peningkatan produktivitas pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional.
Di Sulawesi Selatan yang juga merupakan salah satu daerah tujuan wisata di wilayah Indonesia secara khusus di Kabupaten Bulukumba terdapat banyak obyek wisata yang sangat potensial dan tentu sangat berpengaruh dalam kinerja perekonomian Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba merupakan tujuan wisata yang sangat diminati oleh wisatawan baik domestik maupun dunia internasional.
Sedangkan pariwisata itu sendiri merupakan industri jasa yang memilikimekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup pengaturan pergerakanwisatawan dari daerah atau negara asal, ke daerah tujuan wisata, hingga kembalike negara asalnya yang melibatkan berbagai komponen seperti biro perjalanan,pemandu wisata (guide), tour operator, akomodasi, restoran, artshop,moneychanger, transportasi dan yang lainnya. Pariwisata juga menawarkan jenisproduk dan wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisatasejarah, wisata buatan, hingga beragam wisata minat khusus. Pariwisata adalah salah satu jenisindustri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalampenyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektorproduktivitas lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputiindustri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dancinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandangsebagai industri Salah (2003).
Sektor pariwisata yang sangat potensial memberikan kontribusi atau devisa terhadap perekonomian, besarnya kontribusi tersebut ditentukan oleh besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bulukumba yang kemudian dapat dilihat melalui tabel 1.1.
Tabel 1.1. Jumlah kunjungan wisatawan asing dan nusantara (2000-2009).
| Tahun | Wisatawan | Jumlah | |
| Mancanegara | Nusantara | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 2000 | 818 | 48.934 | 49.752 |
| 2001 | 915 | 64.086 | 65.001 |
| 2002 | 821 | 54.030 | 54.851 |
| 2003 | 700 | 56.746 | 57.446 |
| 2004 | 1.054 | 70.676 | 71.730 |
| 2005 | 1.269 | 68.576 | 69.846 |
| 2006 | 928 | 57.915 | 58.843 |
| 2007 | 787 | 57.808 | 58.595 |
| 2008 | 1.546 | 75.779 | 77.325 |
| 2009 | 2.200 | 84.016 | 86.216 |
Sumber: Dinas perindustrian dan Pariwisata, Seni Budaya Bulukumba
Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bulukumba dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2002 mengalami penurunan lalu kemudian di tahun 2003 sampai tahun 2004 mengalami peningkatan yang sangat drastis, lalu di tahun 2005 sampai tahun 2007, jumlah kunjungan wisata turun hanya mencapai 58.595 wisatawan dan kemudian terus terjadi peningkatan jumlah wisatawan hingga pada tahun 2009 mencapai86.216. Penurunan serta meningkatnya jumlah wisata tentu berpengaruhterhadap besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.
Melihat hal tersebut, maka akan sangat diharapkan dukungan dan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana agar dapat lebih menarik minat para wisatawanyang berkunjung ke daerah Kabupaten Bulukumba sehingga dapat menstimulisasi peningkatan PAD. Meskipun tidak ada satu sektor pun yang menjadi kunci ajaib, namun dengan memberdayakan sektor tertentu yang dianggap sebagai ciri khas suatu daerah tersebut tentunya akan memberikan cukup kontribusi kepada pendapatan daerah yang bersangkutan dan tentunya masih memerlukan dukungan dari beberapa sektor terkait.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul: “ Analisis Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bulukumba Periode 2000-2009”