Era reformasi yang diperkenalkan di Indonesia kurang lebih satu dasawarsa silam, dapat disebut sebagai titik tolak perubahan Bangsa Indonesia secara sturktural dan konseptual di segala lini. Sektor ekonomi, dalam hal ini yang merupakan bagian yang terintegrasi pada sistem kenegaraan bersama-sama dengan sektor politik, social, dan budaya, juga membangun perbaikan-perbaikan secara gradual dengan satu tujuan tunggal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Badai krisis yang menghantam perekonomian Indonesia pun secara tidak langsung telah mendorong peramuan berbagai formulasi kebijakan dalam bidang ekonomi. Diawali dari perubahan kebijakan nilai tukar tetap kepada sistem nilai tukar mengambang pada tahun 1997, kemudian diikuti dengan kebijakan inflation targeting yang mulai diperkenalkan pada tahun 2000, sampai upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor riil yang isunya kini telah marak berkembang dikalangan para praktisi, akademisi, bahkan masyarakat luas sekalipun. Adalah benar jika pada dasarnya pertumbuhan ekonomi sebuah negara lebih didominasi oleh sektor konsumsi sebagai motor penggeraknya, namun tidak lantas investasi menjadi faktor yang dapat diabaikan.
Selama rentang waktu 2001-2007 selalu didominasi oleh konsumsi masyarakat, hal ini dapat dilihat melalui sumbangsihnya pada GDP yang selalu diatas 60% atau dengan rata-rata sebesar 72%, sedangkan dari sisi investasi hanya mampu berkontribusi rata- rata sebesar 20% tiap kuartalnya. Meskipun sumbangan investasi ini dapat dibilang masih relatif kecil, namun investasi tetap memiliki peranan penting di dalam permintaan agregat.
Alasan pertama, biasanya pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi dan boom. Oleh karena itu para ahli ekonomi sangat tertarik untuk menganalisanya, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan stabilisasi untuk mengatasi akibat buruk dari adanya fluktuasi investasi (Nopirin: 1993).
Kedua, Harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan pemberdayaan pengeluaran investasi nantinya ialah akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai media penyerap tenaga kerja untuk kemudian menjadi pemecah masalah pengangguran yang terus menghantui perekonomian Indonesia.
Menyadari hal tersebut BI selaku pemegang otoritas moneter bersama-sama dengan pemerintah mencoba menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengontrol tingkat pertumbuhan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat suku bunga domestik secara simultan untuk membangun pertumbuhan investasi sektor riil di Indonesia.
Kredit konsumsi masih mendominasi proporsi pengucuran kredit perbankan umum kepada masyarakat. Hal ini wajar, mengingat sifat dari kredit konsumsi yang rendah resiko. Posisi tertinggi kedua ditempati oleh kredit modal kerja, yang pada dasarnya juga serupa dengan kredit konsumsi, yaitu bersifat jangka pendek dan rendah akan resiko, namun berbeda halnya dengan kredit investasi dimana kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang lebih tinggi dalam hal resiko pengembalian kredit. Sehingga terkesan bahwa perbankan selama ini cenderung untuk bermain aman.
Sejalan dengan hal tersebut, BI selaku pemegang otoritas tertinggi dalam bidang moneter telah mengeluarkan empat belas kebijakan yang mengarah pada optimalisasi fungsi intermediasi perbankan sebagai langkah kongkrit konstruktif untuk mendorong perkembangan sektor riil. Pemerintah bukan tidak pernah berupaya untuk menumbuhkembangkan sektor riil, namun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pada masa lampau masih belum terasa maksimal. Manajemen yang kurang baik dari perbankan ditambah lagi isu korupsi yang sangat sarat pada masa orde baru, akhirnya mampu mementahkan rumusan kebijakan yang dibangun oleh pemerintah pada saat itu.
Sebelum oktober 2005 pergerakan tingkat suku bunga kredit bank umum berlawanan arah dengan pergerakan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan, yang artinya ketika terjadi peningkatan pada tingkat suku bunga SBI 1 bulanan tidak direspon positif oleh tingkat suku bunga kredit bank umum, begitupun sebaliknya. Namun setelah memasuki kuartal pertama tahun 2006, pergerakan dari kedua tingkat suku bunga tersebut mulai searah, dan ini menjadi pemicu bagi Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga SBI 1 bulanan dengan harapan tingkat suku bunga kredit bank umum juga akan turun yang tidak lain tujuan akhirnya ialah untuk mengoptimalisasi fungsi intermediasi perbankan.
Dengan mengacu pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan menyajikan skripsi yang berjudul :
“Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit dan Posisi Kredit Investasi Domestik di Indonesia Periode 2001:1-2007:6”