BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG MASALAH
Globalisasi ekonomi yang dirasakan dampaknya oleh hampir semua negara termasuk Indonesia, mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mendukung perkembangan serta kemajuan di bidang ekonomi.
Kecepatan perubahan dan pertumbuhan perekonomian terkecuali global mendorong setiap perilaku ekonomi yang ada tidak terkecuali wujud dan perannya sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi harus banyak berbenah diri baik berorganisasi, usaha, maupun sistem manajemen, sehingga pada saatnya nanti tidak ketinggalan jauh dari para perilaku ekonomi lainnya. Mengingat wujud nyata koperasi pada saat ini bukan hanya sekedar sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial akan tetapi lebih daripada itu merupakan suatu badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi dan berorientasi untuk meningkatkan pendapatan dengan tidak menghilangkan adanya motif sosial.
Dalam suatu kegiatan usaha, pengendalian merupakan kunci pokok suatu usaha koperasi dalam rangka mencapai tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 (Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perekonomian pasal 3). Kecermatan dalam pencatatan akuntansi akan membantu terwujudnya efisiensi kerja, oleh karena itu dirasa sangat perlu untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dari suatu kegiatan usaha. Pengeluaran-pengeluaran biaya memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan bersih suatu usaha. Salah satunya adalah pengeluaran untuk biaya pembelian persediaan yang merupakan pengeluaran rutin serta mempunyai nilai yang cukup besar. Apabila pengeluaran untuk pembelian dan biaya lain yang prosentasenya terlalu besar dibanding hasil yang diperoleh maka akan mengakibatkan makin rendahnya keuntungan yang dihasilkan oleh suatu usaha. Prosedur pembelian melibatkan beberapa bagian yang menangani masalah pembelian. Apabila pada tiap bagian tidak bekerja dengan baik sesuai prosedur yang berlaku, maka cenderung akan melakukan penyelewengan atau kesalahan dalam melakukan pembelian. Hal ini juga mengakibatkan rendahnya keuntungan yang diperoleh suatu usaha. Untuk menghindari hal tersebut di atas maka diperlukan suatu pedoman atau aturan yang berupa prosedur pembelian.
Demikian juga pembelian persediaan yang dilakukan PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG apakah sudah didasarkan pada prosedur yang berlaku mulai dari berapa jumlah kebutuhan barang, bagaimana spesifikasinya sampai barang tersebut diterima. Disamping itu, bagian-bagian yang terlibat dalam pembelian harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prosedur yang berlaku.
Mengingat begitu pentingnya prosedur pembelian maka penulis berkeinginan untuk menulis hal tersebut di atas seperti yang berlaku di PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG dengan judul “PROSEDUR PEMBELIAN PADA PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG”.
2. PERUMUSAN MASALAH
Agar pembahasan masalah ini tidak menyimpang dari judul, maka penulis menitikberatkan pembahasan masalah ini mengenai prosedur pembelian yang dilakukan PRIMKOP POLWILTABES SEMARANG tanpa mengesampingkan fungsi dari pengendalian intern yang ada.
Adapun masalah yang akan dibahas meliputi :
1. Bagaimana unit organisasi yang terkait pembelian dan tugas masing- masing bagian ?
2. Dokumen atau formulir apa saja yang digunakan dalam melakukan pembelian ?
3. Bagaimana prosedur pembelian ?
3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan dari penelitian :
1. Untuk mengetahui bagaimana unit organisasi yang terkait pembelian dan tugas masing-masing bagian.
2. Untuk mengetahui dokumen atau formulir apa saja yang digunakan dalam melakukan pembelian.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembelian.Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini